SUNGAIPENUH-Seorang tenaga honorer yang sudah mengabdi di OPD Kota Sungai Penuh lebih 10 tahun hanya bisa pasrah. Dia hanya dinyatakan lulus sebagai PPPK paruh waktu.
Ini berbeda dengan honorer yang mengabdi kurang dari 2 tahun atau malah beberapa bulan dinyatakan lulus sebagai PPPK penuh waktu.
“Saya pasrah saja bang. Kalau dihitung hitung sudah lebih 10 tahun saya honor. Dan hanya lolos PPPK paruh waktu. Sedangkan yang kurang 2 tahun malah banyak lolos Penuh waktu,” ujarnya.
Meskipun dia merasa ada ketidak adilan atau sportif dalam perekrutan PPPK, dia hanya bisa menerima nasib yang telah ditentukan.
“Kita ini hanya bawahan dan tidak punya chanel di petinggi. Kita terima saja,” ujarnya.
Di Kota Sungai Penuh jumlah rekrutan PPPK sudah melebihi kapasitas. Informasinya, untuk tenaga guru saja, perbandingannya sudah mencapai satu guru enam siswa. Ini bahkan menjadi sorotan BKN pusat.
Dampak berlebihnya rekrutan PPPK ini membuat Pemkot dan DPRD di era Pemerintahan Alfin-Azhar pusing.
Pasalnya, dengan berlebihnya penerimaan PPPK membuat APBD Kota Sungai Penuh tidak seimbang lagi. Dimana belanja pegawai melambung tinggi dibandingkan untuk belanja keperluan pembangunan.
“Harusnya sebelum melakukan rekrutmen PPPK BKPSDM seleksi betul untuk bisa masuk data base. Kemudian, jumlah penerimaan harus dihitung betul sesuai dengan APBD,” ujar Andi salah seorang warga Kota Sungai Penuh.
“Akibat salah hitung membuat APBD Kota Sungai Penuh terkuras untuk membayar gaji dan pembangunan bisa bisa tidak maksimal,”
“Sekarang ini, mau diambil dari mana dana untuk membayar gaji jumlah PPPK yang banyaknya luar biasa ini?. Apa dari pemotongan honor kegiatan, pemotongan TPP ASN atau sumber lainnya,” ujarnya. (DD/KZI)
