SUNGAIPENUH-Wakil Ketua DPRD Hardizal, menyoroti persoalan premanisme dan Pungutan Liar (Pungli) dan mafia lapak yang masih dikeluhkan pedagang. Ia menegaskan agar praktik-praktik tersebut tidak terjadi lagi dan meminta pihak terkait mengambil langkah tegas demi menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan pasar.
Hal itu disampaikannya saat Hearing dengan para pedagang bersama mitra kerja terkait relokasi lapak pedagang komoditas ikan, sayur dan ayam di Pasar Tanjung Bajure pada Jum’at (27/3/2026) kemaren.
“Kita mendukung program Wali Kota Sungai Penuh untuk menata pasar Tanjung Bajure ini” ujar Ketua DPC PDI-P Kota Sungai Penuh.
Ia menambahkan, jika ada yang melakukan pungli, agar dilaporkan ke pihak kepolisian, tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Indra Apdi Saputra, menegaskan akan terus mengawal proses relokasi ini agar berjalan dengan baik dan tidak merugikan para pedagang.
Menurutnya, Pentingnya validasi data serta komunikasi yang intens antara pemerintah dan pedagang juga menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan kebijakan.
“Hearing ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi secara langsung. Kami berharap dapat dirumuskan solusi terbaik yang mampu mengakomodir semua pihak,” ujar politisi Gerindra.
Hingga kini proses relokasi pedagang ke pasar Tanjung Bajure masih tetap berjalan dengan tertib dan lancar.
Salah satu pedagang menyampaikan berbagai keluhan dan harapan, terutama terkait kejelasan lokasi pengganti, ketersediaan fasilitas yang memadai serta dampak ekonomi yang berpotensi timbul akibat relokasi.
Pedagang berharap kebijakan yang diambil pemerintah tetap berpihak pada keberlangsungan usaha mereka, ungkap pedagang dengan nada sedih. (DD)
