SUNGAIPENUH-Pemerintahan Kota Sungai Penuh dinilai membutuhkan penyegaran serius di tubuh birokrasi. Sejumlah pihak menilai Wali Kota Sungai Penuh, Alfin Bakar, perlu segera melakukan rotasi dan pergantian pejabat secara besar-besaran di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pasalnya, banyak pejabat yang saat ini menduduki jabatan strategis dinilai tidak sesuai dengan keilmuan dan pengalaman kerja mereka. Kondisi tersebut dianggap membuat kinerja pemerintahan menjadi stagnan alias mandeg.
“Sebagian besar pejabat yang ada sekarang bukan ditempatkan berdasarkan kompetensi, tapi karena faktor politik. Akibatnya, kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan tidak berjalan efektif,” ujar Antoni, tokoh masyarakat Sungai Penuh, Minggu (26/10).
Ia menegaskan, Wali Kota perlu memilih pejabat yang memiliki wawasan konkret, kemampuan manajerial, serta semangat kerja yang tulus dan ikhlas untuk membangun Kota Sungai Penuh.
> “Walikota memang dituntut untuk melakukan pergantian pejabat eselon II dan III. Cari pejabat yang benar-benar kompeten dan memiliki dedikasi tinggi, bukan sekadar loyalitas politik,” tegas Antoni
Banyak Pejabat Dianggap Tidak Sesuai Bidang
Dari hasil penelusuran dan kritik masyarakat, terdapat sejumlah jabatan yang dinilai tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman pejabatnya, antara lain:
Dinas Perhubungan-dijabat oleh ASN berlatar belakang guru
Dinas Perindustrian dan Perdagangan-latar belakang pertanian
Dinas Koperasi dan UMKM-tidak sesuai bidang
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)-berlatar belakang guru
Dinas Pariwisata-berlatar belakang guru
Dinas Pekerjaan Umum (PU)-tidak sejalan dengan keahlian teknis
Dinas Kesehatan-tidak berlatar belakang medis
Dinas Pendidikan-guru, namun kurang pengalaman manajerial
Bappeda-berlatar belakang hukum
Dinas Pertanian-dijabat oleh PPL yang dinilai kurang berkompeten
Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Satpol PP, serta Damkar-juga dinilai perlu pembenahan struktural.
Kondisi ini disebut-sebut menyebabkan banyak program pembangunan berjalan lambat, bahkan sebagian terhenti karena pejabat tidak memahami substansi teknis bidang yang mereka pimpin.
Dorongan Reformasi Birokrasi
Desakan agar Wali Kota Alfin Bakar melakukan reformasi birokrasi kian menguat. Publik berharap rotasi pejabat dilakukan secara objektif, berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan atas dasar kepentingan politik.
“Kalau pejabat ditempatkan sesuai keilmuan dan kemampuan, Sungai Penuh pasti bisa maju. Tapi kalau tidak, kita akan terus jalan di tempat,” tutup Antoni. (DD)
