SUNGAIPENUH-Kota Sungai Penuh tahun sebelumnya menjadi langganan banjir. Tepatnya tahun 2024 lalu merupakan banjir terparah sepanjang masa.
Penyebab utama banjir selama ini disinyalir berasal dari penyempitan dan pendangkalan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Marao, yang membuat arus air melambat menuju muara dan Danau Kerinci
Untuk itu, perlu dilakukan normalisasi sungai agar banjir tidak lagi terjadi di Kota Sungai Penuh.
Pantauan dilapangan, Rabu (3/9/2025) alat berat jenis mini milik dinas PUPR Kota Sungai Penuh sedang melakukan pengerukan di Muara Jaya Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh
Salah satu warga Kota Sungai Penuh Rengga Nugraha Rojali, mengatakan normalisasi DAS Batang Merao dan lainnya perlu dilakukan agar banjir di Kota Sungai Penuh bisa teratasi.
“Musim kemarau seperti saat sekarang tepat untuk melakukan normalisasi. Bahkan, menurutnya Normalisasi kalau bisa dilakukan dari Hulu (Kabupaten Kerinci) sampai ke daerah Hilir” katanya kepada kepada Wartabaru.com, Rabu (3/9/2015).
Selain normalisasi sungai, kita berharap agar bapak Wali Kota Sungai Penuh Alfin, memperjuangkan anggaran untuk pembangunan turap di sepanjang sungai Batang Merao. “Perlu pembangunan turap disini” tuturnya
Menurut dia, memperjuangkan anggaran normalisasi ini tidak bisa hanya ‘Mengkritik’ dengan melakukan siaran langsung di FB. Tetapi membutuhkan perjuangan di kementerian PUPR. “Alhamdulillah, tahun 2025 ini Pemerintah Kota Sungai Penuh bisa melakukan pekerjaan normalisasi sungai Batang Merao” ujar dia.
Ia menambahkan, masyarakat harus tahu bahwa Wali Kota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Alfin-Azhar Hamzah, melakukan Kerja Nyata bukan sekedar omon-omon, pungkasnya.
Seperti diketahui, kurang lebih enam bulan Alfin-Azhar Hamzah memimpin Kota Sungai Penuh lebih kurang 3000 meter Sungai yang di Normalisasi.
“Dengan adanya normalisasi Sungai Batang Merao ini, kita berharap banjir bisa segera teratasi, Sawah masyarakat yang selama ini terendam juga dapat kembali dapat di olah,” ujar Wali Kota Sungai Penuh Alfin, SH.
Menurut dia, penanganan banjir tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur kota, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani yang terdampak banjir tahunan, ungkap orang nomor satu di Bumi Sahalun Suhak Salatuh Bdei.
Perlu kita ketahui bersama proposal yang diajukan kepada kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta beberapa waktu lalu. Berkat do’a dan perjuangan, akhirnya disetujui kementerian sehingga Balai Wilayah Sungai Sumatra (BWSS) VI Jambi melaksanakan program normalisasi. (DD)
