SUNGAIPENUH-Ketua LSM Semut Merah Aldi Agnopiandi, mendesak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk mentersangkakan 13 anggota DPRD Kabupaten Kerinci. Proyek PJU ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 2,7 miliar dan telah menjerat sembilan tersangka saat ini ditahan di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh.
Menurutnya, dari hasil pertemuan langsung dirinya dengan salah satu tersangka kasus PJU, kuat dugaan 13 anggota dewan periode 2019-2024 tersebut diduga menerima aliran dana kasus penerangan lampu jalan umum, yang saat ini sedang ditangani oleh kejaksaan.
“Ya, salah satu tersangka secara terang-terangan mengungkapkan bahwa 13 anggota dewan turut serta dalam skema pengadaan proyek ini” ujarnya kepada Wartabaru.com. Minggu (3/8/2025).
Lebih lanjut, Aldi menjelaskan, mereka bukan sekadar tahu, tapi diduga menjadi aktor intelektual yang mengatur alur proyek sejak awal. “Dari pengakuan tersangka tersebut, proyek PJU seharusnya dilaksanakan melalui sistem tender terbuka. Namun, dalam praktiknya, proyek dipecah menjadi kegiatan penunjukan langsung (PL) untuk memuluskan kepentingan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik.
“Ini bukan sekadar penyimpangan prosedur, tapi kejahatan terorganisir dan sistemik. Kalau hukum hanya menyentuh pelaku teknis di lapangan, sementara otak pelakunya dibiarkan bebas, maka keadilan hanyalah ilusi,” tegasnya.
Bahkan, ia juga menambahkan, selain dari Dewan Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Konsultan Pengawas juga harus ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Aldi, mereka pihak yang mengetahui alur cerita kasus PJU ini, tambahnya.
Oleh sebab itu, dirinya meminta Kejaksaan Negeri Sungai Penuh agar tidak ragu menetapkan 13 anggota DPRD tersebut, sebagai tersangka. Menurutnya, integritas penegak hukum tengah diuji dalam kasus besar ini.
“Keberanian Kejari dalam menindak semua pihak tanpa pandang bulu akan menentukan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Jangan sampai hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah,” tandasnya.
Hingga saat ini, pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keterlibatan anggota dewan tersebut. Sementara itu, masyarakat terus menanti langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. (DD)
