SUNGAIPENUH-Pemangkasan dana transfer dari pusat ke Daerah tahun 2026 bukanlah “kiamat APBD”. Febri mengungkapkan bahwa masih ada peluang lain. Syaratnya, SKPD harus gesit.
Intinya harus banyak bergerak untuk “menjemput” anggaran yang bertebaran di kementerian-kementerian.
“Uang di pusat itu banyak. Tinggal SKPD mau mengunduh atau tidak,” ujar Febri kepada Wartabaru, Kamis (12/3/2026)
Ia menjelaskan, pusat kini mendorong model distribusi anggaran berbasis program. Artinya, kementerian-kementerian membuka akses pembiayaan langsung ke daerah lewat proposal kegiatan yang selaras dengan prioritas nasional.
Mulai dari ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga urusan sosial dan perumahan, semua tersedia dan dapat diakses daerah.
Bahkan ada program lintas kementerian seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan magang nasional yang juga bisa digarap pemda.
“Bukan cuma satu pintu. Di Kementerian Sosial ada, di Kementerian Pendidikan ada, Kementerian Kesehatan ada, Kementerian Perumahan juga ada. Tinggal SKPD kita mau menyusun proposal yang menarik atau tidak,” paparnya.
Sebagian SKPD, kata Febri, sudah mulai mengajukan, sementara yang lain masih jalan ditempat alias Asal Bapak Senang (ABS). Ia berharap semuanya bergerak serempak agar kekurangan fiskal akibat pengurangan dana transfer tak terlalu membebani APBD Kota Sungai Penuh.
Ia menekankan, jika Kota Sungai Penuh ingin tetap lincah di tengah kondisi fiskal yang terbatas, maka tak ada pilihan selain bergerak gesit.
“Kalau kita hanya menunggu transfer, ya jelas tidak cukup. Daerah harus aktif. Rebut peluang yang ada,” pungkasnya. (DD)
