SUNGAIPENUH-Keseriusan Pemerintah Kota Sungai Penuh dibawah kepemimpinan Alfin-Azhar Hamzah dalam mengatasi persoalan sampah mulai menunjukkan hasil nyata.
Satu tahun memimpin, berbagai langkah strategis dilakukan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah. Kini, kerja keras tersebut mulai mendapat dukungan dari pemerintah pusat hingga pemerintah provinsi.
Komitmen tersebut terlihat saat Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, melakukan pertemuan langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq di kantor Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Wako Alfin memaparkan kondisi nyata pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh sekaligus menyampaikan berbagai kebutuhan daerah untuk memperbaiki sistem persampahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Hasil pertemuan tersebut membawa kabar baik bagi masyarakat. Pemerintah pusat menyatakan komitmennya untuk membantu penguatan penanganan sampah di Kota Sungai Penuh. Bantuan yang akan diberikan berupa alat berat ekskavator dan mesin press sampah yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sekaligus menekan volume sampah yang selama ini menjadi tantangan di kota tersebut.
Tak hanya itu, pemerintah pusat juga memproyeksikan Kota Sungai Penuh sebagai salah satu daerah percontohan atau pilot project pengelolaan sampah di wilayah Sumatera.
Status ini menjadi bentuk kepercayaan sekaligus apresiasi atas keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Alhamdulillah, Pak Menteri menyatakan kesediaannya membantu Kota Sungai Penuh dalam penanganan persampahan. Insya Allah bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup akan mulai direalisasikan pada Maret 2026,” ujar Alfin.
Dukungan terhadap upaya penanganan sampah di Kota Sungai Penuh juga datang dari pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris resmi mengucurkan bantuan dana sebesar Rp3 miliar untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah di daerah tersebut.
Dana tersebut dialokasikan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai.
Bahkan pemerintah provinsi juga memberikan dukungan legalitas berupa izin penggunaan lahan kawasan hutan produksi seluas sekitar 4,3 hektare untuk pembangunan fasilitas tersebut.
Menurut Gubernur Al Haris, persoalan sampah telah menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani secara bersama-sama. Karena itu, intervensi dari pemerintah provinsi dilakukan sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah kota dalam menjawab keluhan masyarakat.
Bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah ini bukan sekadar solusi sementara. Infrastruktur tersebut dirancang menjadi solusi jangka panjang untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata, sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, langkah yang ditempuh Wali Kota Alfin dinilai menjadi momentum penting bagi Kota Sungai Penuh untuk keluar dari persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan. Harapannya, melalui kolaborasi lintas pemerintah dan pembangunan infrastruktur yang terencana, Kota Sungai Penuh dapat bertransformasi menjadi kota yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warganya. (Red)
