JAKARTA-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengaku telah menyiapkan sanksi bagi aparat pemerintahan yang tidak melaksanakan kebijakan work frome home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Pihaknya masih akan mematangkan aturan mengenai hal tersebut.
Bima mengatakan, WFH satu hari buat ASN dijalankan untuk mengurangi konsumsi BBM harian. Dia memastikan, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian akan memberikan detail pelaksanaan WFH ASN
“Kita berharap tentu WFH ini tidak lantas kemudian mendorong para ASN justru untuk keluar rumah. Jadi Kemendagri akan nanti merumuskan, menjabarkan aturan teknis seperti apa agar WFH ini sesuai dengan sasarannya, menghemat energi, bukan kemudian malah jadi hari libur nasional,” ungkap Bima, ditemui di Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Soal penentuan hari WFH, sempat muncul usulan bukan dilakukan pada Jumat atau Senin setiap pekannya karena khawatir menjadi libur panjang. Bima mengaku telah ada kajian menyeluruh soal penetapan hari pelaksanaan WFH ASN.
“Semua tentu sudah ada hitung-hitungannya. Sudah ada angka-angka yang dipelajari oleh lintas Kementerian. Nanti kalau tidak salah, hari ini akan diputuskan oleh Pak Menko Perkonomian,” kata dia.
“Makanya nanti pasti akan kita turunkan melalui surat edaran Pak Mendagri yang lebih detail dan kami akan monitor pelaksanaannya,” Bima menambahkan.
Siapkan Sanksi
Bima turut memastikan kalau pihaknya menyiapkan sejumlah sanksi yang akan diberikan kepada ASN atau aparatur pemerintahan yang melanggar kebijakan WFH tersebut. Aturan mengenai sanksi tersebut akan mengacu pada atura kepegawaian yang sudah ada. Bima memastikan ada mekanisme pemberian sanksi.
“Ya, pasti. Semua kan ada landasan aturan kepegawainnya. Apabila tidak melaksanakan tugas, meninggalkan tugas, ada aturan kepegawainnya. Kita kembalikan lagi ke aturan kepegawainnya nanti,” jelas dia
WFH ASN Dimulai Pekan Depan
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto membuka kemungkinan work from home (WFH) buat aparatur sipil negara (ASN) dimulai pekan depan. Namun, hal ini masih menunggu keputusan final dari pemerintah.
Bima menjelaskan, kebijakan WFH satu hari buat ASN akan diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Setelah diputuskan, Bima memastikan kebijakan itu bisa dilaksanakan sesegera mungkin.
“Ya, mungkin minggu depan ya, sesegera mungkin. Begitu diputuskan tentu minggu depan akan dilaksanakan,” kata Bima, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Kebijakan atas respons kondisi geopolitik global akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat, termasuk didalamnya kebijakan WFH bagi ASN. Bisa mengatakan ada beberapa opsi pemilihan hari WFH yang sudah dikaji pemerintah.
“Ada beberapa opsi pemilihan hari yang bisa diputuskan, bisa di tengah minggu atau bisa di akhir minggu. Tapi tentu kami mengikuti keputusan dari Bapak Presiden dan Pak Menko perekonomian, dan kami siap untuk mensosialisasikan itu,” ujar Bima.
“Yang penting adalah bahwa WFH ini tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan harus memastikan juga seluruh ASN itu bekerja sesuai dengan output-nya,” imbuh Bima Arya.
Pelayanan Publik Tetap Jalan
Mantan Walikota Bogor ini memastikan ASN di sektor pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dengan begitu, sektor ini kemungkinan tak melaksanakan WFH.
“Pelayanan publik tidak boleh berhenti. Seperti puskesmas, rumah sakit, dishub, Pol PP, kan tidak mungkin. Kalau semuanya di rumah saat itu, Pol PP, dishub, puskesmas, tidak mungkin. Jadi yang terkait dengan pelayanan publik pasti ada pengecualian,” ujarnya.
Bima mengonfirmasi kalau ASN daerag juga ikut menerapkan WFH satu hari. “Arahannya ke sana, tapi kita pastikan hari ini,” tutur dia. (Red)
Sumber: Liputan6
