SUNGAIPENUH-Kinerja Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2025 mendapat apresiasi dari Fraksi DPRD Kota Sungai Penuh.
Dalam pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 pada Senin (6/4/2026)
Capaian dan Realisasi yang mendapat apresiasi diantaranya:
1. Pendapatan Daerah mencapai RP 758,05 MILIAR (91,08%).
2. Belanja Daerah Rp 762,82 MILIAR (91,03%) dari yang sudah ditetapkan.
3. Pertumbuhan Ekonomi Daerah mencapai 4,38% menunjukkan tren positif ditengah dinamika Ekonomi Nasional.
Selain itu, penanganan masalah Lingkungan dan Bencana, seperti Normalisasi Barang Bungkal, Pembangunan Penahan Tembok Penahan Tanah di wilayah longsor.
“Kita juga mengapresiasi perbaikan jalan dan jembatan kritis di Desa-Desa. Dan serta komitmen dalam pelayanan publik dengan memberi kemudahan dan pelayanan prima” ujar Damrat juru bicara Fraksi PDIP Kota Sungai Penuh.
Selain itu, Fraksi Partai Amanat Nasional mengapresiasi naiknya Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sungai Penuh menjadi 78,93%, dan pertumbuhan EKONOMI 4,39%.
Fraksi PAN juga memberi masukan dan saran yang konstruktif dalam penyempurnaan pembangunan Kota Sungai Penuh kedepan. J
“Kita apresiasi atas capaian kinerja pemkot Sungai Penuh di tahun pertama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Walikota Sungai Penuh dalam menjalankan berbagai program”
Kepala OPD diminta Invetanisasi barang milik daerah yang dalam pengawasannya. Selain itu, Fraksi PAN mendapat laporan dari masyarakat agar jalan lorong SMP 8 Desa Gedang agar diperbaiki. Begitu juga jalan H. Bakri Kelurahan Dusun Baru agar dijadikan jalan yang diperuntukkan untuk jalur satu arah.
Perlu diketahui, ini merupakan bukti sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah berjalan dengan baik, tentu tidak lepas dari peran masyarakat Kota Sungai Penuh dalam mendukung Program Kota Sungai Penuh yang Maju, Adil dan Sejahtera (JUARA).
Sementara itu, Wako Alfin menyampaikan terima kasih atas berbagai masukan dari fraksi DPRD. Ia menegaskan bahwa seluruh saran dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.
“Berbagai pandangan yang disampaikan akan kami tindaklanjuti sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah,” ungkapnya, imbuhnya. (DD)
