SUNGAIPENUH-Kejaksaan Negeri Sungai Penuh diminta agar menuntaskan kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh tahun 2021-2024.
Informasi yang diperoleh, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh.
Hingga kini, Kades Pelayang Raya Supriadi, belum dilakukan pemanggilan oleh penyidik.
Ketua LSM Semut Merah Aldi Agnopiandi, saat dihubungi wartawan pada hari Sabtu (28/6/2025) mengatakan, kita sangat menyayangkan sikap kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang dinilai lamban dalam melaksanakan kewajibannya.
“Laporan dugaan penyelewengan DD/ ADD Pelayang Raya telah diberikan, bahkan informasinya LHP sudah diterima Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, namun hingga kini belum ada tindakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Aldi, mengungkapkan jika dilakukan penundaan pemeriksaan akan memperburuk citra penegak hukum dan membuka ruang spekulasi, bahkan ketidakpercayaan publik. “Kejaksaan Negeri Sungai Penuh harus menyadari bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam menegakkan supremasi hukum” ungkap aktivis pengiat Anti Korupsi Kota Sungai Penuh-Kabupaten Kerinci
“Kasus ini menjadi ujian bagi integritas Kejari Sungai Penuh, apalagi Masyarakat menunggu keberanian dan ketegasan Kejari Sungai Penuh untuk menindaklanjuti laporan Dugaan korupsi Kepala Desa Pelayang Raya Supriadi dan LHP tersebut. Jangan biarkan keadilan terkatung-katung. Penegakan hukum yang lamban sama saja dengan ketidakadilan yang dibiarkan,” pungkasnya.
Warga Desa Pelayang Raya, berharap Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi DD/ ADD sejak 2021-2024 Pelayang Raya Kota Sungai Penuh.
“Ya, Kejari diminta segera memanggil kades Pelayang Raya Supriadi,” ujar warga.
Selain itu, warga juga meminta penyidik untuk melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terkait, imbuhnya. (DD)
