SUNGAIPENUH-Pengamat Politik Rudi Hartono, menyayangkan minimnya kehadiran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Sungai Penuh pada saat rapat paripurna di gedung DPRD Kota Sungai Penuh, Senin, (8/9/2025).
“Banyak saran dan rekomendasi yang diberikan DPRD Kota Sungai Penuh saat rapat paripurna untuk ditindaklanjuti”
Untuk itu, ia juga menyayangkan banyak pejabat di lingkungan Pemkot Sungai Penuh yang tak hadir dalam rapat paripurna tersebut.
“Berdasarkan Undang-undang Nomor 23, eksekutif dan lembaga perwakilan rakyat daerah adalah mitra sejajar” ujar Rudi, Rabu (10/9/2025)
Ia menambahkan, dewan diminta serius menangani persoalan di PDAM Tirta Khayangan, dinilai sudah mengecewakan membebani pelanggan.
Atas kondisi tersebut, Rudy berharap Wali Kota Sungai Penuh Alfin, agar segera melakukan evaluasi pejabat lingkup Pemkot Sungai Penuh
Menurut dia, para pembantu Wali Kota Sungai Penuh saat ini banyak yang tidak serius dalam berkerja.
“Mereka (Pejabat red) berasumsi kedepan belum tentu kita akan menduduki jabatan yang diembannya sekarang. Sebelumnya, Wako Alfin, sudah mengingatkan tidak ada lagi urusan politik, sekarang fokus berkerja” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut ada dua agenda rapat paripurna.
Pertama, Wali Kota Menyampaikan Pengantar Rancangan Perubahan APBD 2025.
Kedua, Pandangan Umum Fraksi-fraksi di Dewan Atas Perubahan RAPBD T.A 2025
Pantauan Wartabaru.com di gedung DPRD Kota Sungai Penuh Senin (8/9) terlihat kursi banyak yang kosong. Begitu juga dengan daftar hadir. (DD)
