SUNGAIPENUH-Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Jambi menyoroti sekaligus menyampaikan kekecewaannya terkait dinamika yang mengiringi program normalisasi sungai yang baru saja dimulai, disampaikan pada saat acara Gerakan Serempak Percepatan Tanam Menuju Swasembada Pangan Provinsi Jambi yang digelar secara telekonferensi di Desa Koto Dian, Kecamatan Hamparan Rawang, Selasa (16/9/2025).
Proyek normalisasi sungai ini digadang menjadi salah satu upaya penting dalam menanggulangi banjir dan mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Pekerjaan awal telah dimulai dengan target mengurangi sedimentasi serta memperlancar aliran air.
Namun, di tengah pelaksanaan, sejumlah oknum dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan wartawan melaporkan proyek ini ke Aparat Penegak Hukum (APH). Laporan tersebut diduga terkait persoalan teknis maupun administrasi dalam proses pengerjaan.
Menanggapi hal itu, Kepala BWS Jambi mengingatkan pentingnya sinergi semua pihak dalam mendukung pembangunan. Ia menegaskan, normalisasi sungai merupakan program strategis yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar proyek fisik semata.
“Pembangunan harus kita kawal bersama. Namun, mari mengedepankan semangat membangun daerah agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah daerah bersama instansi terkait menyatakan tetap berkomitmen mendukung pelaksanaan normalisasi sungai tersebut. Program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mengurangi risiko banjir sekaligus mendorong pertumbuhan wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. (Red)
